[MAKALAH IPS] PERISTIWA – PERISTIWA POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA PASACA PENGAKUAN KEADULATAN

MAKALAH IPS

PERISTIWA – PERISTIWA POLITIK DAN EKONOMI

INDONESIA PASACA PENGAKUAN KEADULATAN

Nama: Fallah Nugraha

 

DAFTAR ISI

BAB 1     :     KATA PENGANTAR

                   PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

BAB 2 :        PERISTIWA – PERISTIWA POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA

PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN

A.   FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSES KEMBALINYA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI NEGARA KESATUAN

B.    KEHIDUPAN EKONOMI MASYARAKAT INDONESIA PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN

C.   PEMILIHAN UMUM TAHUN 1955

D.   DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 DAN DAMPAK YANG DITIMBULKAN

E.    KEHIDUPAN POLITIK PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena dengan Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat.

Tujuan Penulisan  :

1.    Berbagai persoalan perekonomian pasca pengakuan kedaulatan …………

2.    Ada beberapa langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah ekonomi pasca pengakuan kedaulatan ……….?

3.    Berbagai dampak politik, sesuai dengan UUD 1950. Pada masa penerapan Demokrasi Liberal dengan system cabinet parlementer …………. ?

4.    Pada masa demokrasi terpimpin terjadi beberapa penyimpangan terhadap pancasila dan UUD 1945 termasuk kebijakan politik luar negeri ……….. ?

5.    Berbagai permasalah di bidang perekonomian pasca pengakuan kedaulatan …….. ?

LATAR BELAKANG

Kelompok Unitaris artinya, kelompok pendukung Negara kesatuan republic Indonesia dan kelompok pendukung Negara Federal-Ris. Dampak dari terbentuknya Negara RIS adalah Konstitusi yang digunakan bukan lagi UUD 1945, melainkan konstitusi RIS tahun 1949.

Bentuk Negara RIS bertentangan 17 Agustus 1945. Pembentukan Negara RIS tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Bentuk RIS pada dasarnya merupakan warisan dari Kolonial Belanda yang tetap ingin berkuasa di Indonesia. Berbagai masalah dan kendala Politik, Ekonomi, Sosial dan sumber daya manusia dihadapai oleh Negara-Negara bagian RIS.

Pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno membacakan program terbentuknya NKRI. Peristiwa ini juga menandai berakhirnya bentuk RIS. Indonesia kembali menjadi Negara kesatuan. Berbagai masalah yang dihadapai masyarakat Indonesia dalam perekonomian pasca pengakuan kedaulatan diantaranya :

1.    Belum terwujudnya kemerdekaan ekonomi

2.    Perkebunan dan instalasi-instalasi industry rusak

3.    Jumlah penduduk meningkat lebih tajam

4.    Utang Negara meningkat dan inflasi cukup tinggi

5.    Defisit dalam perdagangan internasional

6.    Kekurangan tenaga ahli untuk menuju ekonomi nasional

7.    Rendahnya penanaman modal asing (PMA) akibat konflik Irian Barat

8.    Terjadinya Disenfestasi yang tajam dalam tahun 1960-an.

BAB 2

PEMBAHASAN

A.    FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSES KEMBALINYA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI NEGARA KESATUAN

Bagian penting dari Keputusan KMB adalah terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat. Memang hasil KMB diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia, namun hanya “Setengah hati.” Hal ini terbukti dengan munculnya perbedaan dan pertentangan antarkelompok bangsa. Dua kekuatan besar yang saling berseberangan yaitu :

1.    Kelompok unitaris, artinya kelompok pendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

2.    Kelompok pendukung Negara Federal-RIS

Dampak dari terbentuknya Negara RIS adalah konstitusi yang digunakan bukan lagi UUD 1945, melainkan Kontitusi RIS tahun 1949. Dalam Pemerintahan RIS jabatan Presiden dipegang oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Perlu diingat bahwa dalam Konstitusi RIS 1949 tidak mengenal jabatan wakil presiden.

Berdasarkan pandangan kaum nasionalis pembentukan RIS merupakan strategi pemerintah kolonial Belanda untuk memcah belah kekuatan bangsa Indonesia sehingga Belanda akan mudah mempertahankan kekuasan dan pengaruhnya di Republik Indonesia. Kelompok ini sangat menentang dan menolak ide federasi dalam bentuk Negara RIS.

Pada akhirnya kelompok unitaris semakin memperoleh simpati. Berikut ini sejumlah factor yang mempengaruhi proses kembalinya Negara RIS menjadi NKRI.

1.    Bentuk Negara RIS bertentangan dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

2.    Pembentukan Negara RIS tidak sesuai dengan kehendak rakyat.

3.    Bentuk RIS pada dasarnya merupakan warisan dari colonial Belanda yang tetap ingin berkuasa di Indonesia

4.    BErbagai masalah dan kendala politik, ekonomi, social dan sumber daya manusia dihadap oleh Negara-negara bagian RIS

Pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno membacakan Piagam terbentuknya RIS. Peristiwa in juga mendandai berakhirnya bentuk RIS. Indonesia kemabli menjadi Negara Kesatuan.

Tweet